MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR

Jln. Perintis Kemerdekaan - Kota Kupang - Nusa Tenggara Timur

Telp./Fax. 0380827611 Email : ptakupang@yahoo.co.id

Kupang dan Sekitarnya
Jumat, 22 Juni 2018

 

sekretariat/berita/gambar/sosialisasi perma.jpg

Sosialisasi Perma Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah

09 Maret 2018

Bertempat di Hotel Timor Kupang yang dihadiri oleh Ketua dan Panitera Pengadilan Agama sewilayah Nusa Tenggara Timur, sosialisasi ini di bawakan oleh Ketua Muda Kamar Agama Dr. Drs. Amran Suadi, SH., MH. bersama Hakim dan dari Ditjen Badilag yang didampingi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur. Selain itu juga kegiatan yang mengusung tema Kita Tingkatkan Komitmen Dan Profesionalisme Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah juga dihadiri dari OJK dan LBH.

Sosialisasi ini bertujuan agar peserta dapat mengetahui secara eksplisit bahwa perkara ekonomi syariah dapat diajukan dengan dua mekanisme, yakni melalui gugatan sederhana dan gugatan dengan acara biasa. Pengaturan ini pada prinsipnya membedakan tata cara pemeriksaan perkara dengan nilai objek materil yang nilainya kecil dan besar dengan tujuan supaya perkara ekonomi syariah dapat diselesaikan dengan cepat, sederhana dan biaya murah.

Sosialisasi ini diisi dengan membacakan pasal-per pasal secara seksama dari Perma tersebut yang dipandu langsung oleh Hakim Agung MA RI dan dari Ditjen Badilag MARI yang kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang kemudian diakhiri dengan penutupan.

Aplikasi External

Aplikasi Internal

Layanan Pengaduan

Alamat Kantor

Jln. Perintis Kemerdekaan Oebobo - Kota Kupang - Nusa Tenggara Timur

Telpon/Fax : 0380 827611
Email : ptakupang@yahoo.co.id

DENAH LOKASI KANTOR

JAM KERJA

DASAR HUKUM KMA Nomor : 071/KMA/SK/V/2008
PERMA Nomor 07 2016
Hari Masuk Pulang Istirahat
Senin s/d Kamis 08.00 WITA 16.30 WITA 12.00 s/d 13.00 WITA
Jum'ad 07.30 WITA 16.30 WITA 11.30 s/d 13.00 WITA
HIT : 349712 Copyright © JUNAIDIN 2016 PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG