MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR

Jln. Perintis Kemerdekaan - Kota Kupang - Nusa Tenggara Timur

Telp./Fax. 0380827611 Email : ptakupang@yahoo.co.id

Kupang dan Sekitarnya
Sabtu, 22 September 2018

 

sekretariat/berita/gambar/pta-kupang-kantor.jpg

PROSES PERKARA TINGKAT PERTAMA PERMOHONAN CERAI GUGAT

01 Januari 2018

A.  DASAR HUKUM

  1. HIR, Pasal 118, Pasal 121 ayat (4)  Pasal182, Pasal 237 Pasal 124, dan 125,  R.Bg Pasal 142, 273 dan 145;
  2. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas   Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
  4. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pertadilan Agama;
  5. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 11989 tentang Peradilan Agama;
  6. Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang  Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
  7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara;
  8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/004/SK/1992 tentang Kepaniteraan Pengadilan Agama;
  9. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 13/Tahun/2010  tentang  Pembuatan SOP (Standard Operation Procedure);
  10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II pedoman Pelaksanaan Tugas dan Aministrasi Peradilan;
  11. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
  12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayan Informasi di Pengadilan.
  13. PERMA NO.1  Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan Agama.


 

B. LANGKAH-LANGKAH YANG HARUS DILAKUKAN PENGGUGAT (ISTERI) ATAU KUASANYA

  1. Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iyah (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989);
    1. Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iah tentang tata cara membuat surat gugatan (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo. Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989);
    2. Surat gugatan dapat dirubah sepanjang tidak merubah posita dan petitum. Jika Tergugat telah menjawab surat gugatan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Tergugat.
  2. Gugatan tersebut diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iyah :
    1. Bila Penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Tergugat, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo Pasal 32 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974);
    2. Bila Penggugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (Pasal 73 ayat (2) UU No.7 Tahun 1989);
    3. Bila Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iah yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 73 ayat (3) UU No.7 Tahun 1989;
  3. Permohonan tersebut memuat :
    • Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
    • Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);
    • Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).
  4. Gugatan soal penguasan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989);
  5. Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg. Jo Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 R.Bg).
  6. Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan pengadilan agama/mahkamah syar’iah (Pasal 121, 124, dan 125 HIR, 145 R.Bg).


 

C. PROSES PENYELESAIAN PERKARA

  1. Penggugat mendaftarkan gugatan perceraian ke pengadilan agama/mahkamah syar’iah.
  2. Penggugat dan Tergugat dipanggil oleh pengadilan agama/mahkamah syar’iah untuk menghadiri persidangan
  3. Tahapan persidangan :
    • Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi (Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989);
    • Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi (Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2003);
    • Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian) Termohon dapat mengajukan gugatan rekonvensi (gugat balik) (Pasal 132 a HIR, 158 R.Bg);
    • Putusan pengadilan agama/mahkamah syar’iyah atas permohonan cerai gugat sebagai berikut :
      • Gugatan dikabulkan. Apabila Tergugat tidak puas dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama/mahkamah syar’iah tersebut;         
      • Gugatan ditolak. Penggugat dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama/mahkamah syar’iah tersebut;        
      • Gugatan tidak diterima. Penggugat dapat mengajukan gugatan baru.         
  4. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka panitera pengadilan agama/mahkamah syar’iah memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut diberitahukan kepada para pihak.

Aplikasi External

Aplikasi Internal

Alamat Kantor

Jln. Perintis Kemerdekaan Oebobo - Kota Kupang - Nusa Tenggara Timur

Telpon/Fax : 0380 827611
Email : ptakupang@yahoo.co.id

DENAH LOKASI KANTOR

JAM KERJA

DASAR HUKUM KMA Nomor : 071/KMA/SK/V/2008
PERMA Nomor 07 2016
Hari Masuk Pulang Istirahat
Senin s/d Kamis 08.00 WITA 16.30 WITA 12.00 s/d 13.00 WITA
Jum'ad 07.30 WITA 16.30 WITA 11.30 s/d 13.00 WITA
w3c html 5 w3c wai AAA HIT : 393013 Copyright © JUNAIDIN 2016 PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG