MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG
Jln. Perintis Kemerdekaan - Kota Kupang - Nusa Tenggara Timur
(0380)827611 |
: ptakupang@yahoo.co.id
Beranda
MENU
Profil
Sejarah
Visi dan Misi
Tugas Pokok dan Fungsi
Kekuasaan dan Wewenang
Wilayah Yurisdiksi
Pembentukan PTA Kupang
Standar Operasional Prosedur
KEPANITERAAN
KESEKRETARIATAN
Unit Pelaksana Teknis Kesekretariatan
Kepegawaian
Struktur Organisasi
Statistik Pegawai
Daftar Urut Kepangkatan
Daftar Bezetting
Daftar Senioritas Hakim
Daftar Senioritas Panitera
Profil Pegawai
Foto Gedung
Fasilitas Publik
Transparansi
Sakip
Cetak Biru
Rencana Strategis
Indikator Kinerja Utama
Perjanjian Kinerja
Rencana Kinerja Tahunan
LKJIP
Laporan Reformasi Birokrasi
Program Kerja dan Anggaran
Agenda Kerja Pimpinan
DIPA
DIPA Awal
DIPA Revisi
Laporan Keuangan
Laporan Realisasi Anggaran PTA
Laporan Realisasi Anggaran PTA dan PA
Laporan Realisasi PNBP
Laporan Calk Keuangan
Laporan Keuangan Satker
Laporan Keuangan Wilayah
SK Tim Pengelola Keuangan
Laporan BMN
Neraca Sakti Aset Tetap Perbulan Satker
Neraca Sakti Aset Tetap Persemester Satker
Neraca GLP Sakti
Neraca Sakti Aset Tetap Wilayah
LHKPN
LHKASN
Laporan Tahunan
Rencana Aksi
Pengadaan
Rencana Umum Pengadaan
Pengadaan Yang Dilaksanakan
Prosedur Pengadaan
Prosedur Pengaduan Atas Hasil Pengadaan
Data Aset Pengadilan
Gedung dan Bangunan
Kendaraan Dinas
Detail Data Aset dan Inventaris
Kontrak Perjanjian Pihak Ketiga
Layanan Publik
Informasi Tentang Perkara dan Persidangan
Putusan dan Penetapan
Informasi Register dan Keuangan Perkara
Statistik Perkara Diterima
Statistik Perkara Diputus
Tahapan Proses Penanganan Perkara
Jadwal Sidang
Laporan Penggunaan Biaya Perkara
Panjar Biaya Perkara
Tata Tertib Persidangan
Pengaduan
Prosedur Pengaduan Dugaan Pelanggaran
Pengaduan Online
Kontak Pengaduan
Hak Pelapor dan Terlapor
Laporan Pengawasan dan Hukuman Disiplin
Tingkat dan Jenis Hukuman
Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan
Laporan Majelis Kehormatan Hakim
Mekanisme Penyelesaian Pengaduan Oleh Penyelenggara Pelayanan Pengadilan
Layanan Informasi
Daftar Petugas PTSP
Prosedur Memperoleh Informasi
Standar Pelayanan
Maklumat Pelayanan
Laporan Akses Informasi
Hak Pemohon Informasi
Biaya Memperoleh Informasi
Formulir Permohonan Informasi
Prosedur Keberatan atas Permintaan Informasi
Prosedur Perkara
POSBAKUM
PEDOMAN PENGELOLAAN KESEKRETARIATAN
PROSEDUR PENGEMBALIAN PRODUK PENGADILAN
TATA TERTIB DI PERSIDANGAN
PROSEDUR BERPERKARA TINGKAT BANDING
PERKARA PRODEO
Prosedur Pendaftaran Perkara Dengan Pembayaran Via Bank
Prosedur Mediasi Peradilan Agama
Prosedur Gugatan Sederhana
Pemohonan Peninjauan Kembali
Tahapan Proses Berperkara
Prosedur Memperoleh Informasi
Prosedur Beracara Tingkat banding
PROSEDUR DAN PROSES PROSES PENYELESAIAN PERKARA KASASI
PROSES PENYELESAIAN PERKARA KASASI
PROSEDUR DAN PROSES BERPERKARA TINGKAT PERTAMA
PROSEDURE PEMBAYARAN VIA BANK
HAK-HAK PIHAK BERPERKARA
Hak Pencari Keadilan
Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian
Hak-hak Masyarakat Pencari Keadilan dalam Mendapatkan informasi
Hak-Hak Mendapat Bantuan Hukum
Hak-Hak Pencari Keadilan
Hak-Hak Pokok dalam Proses Persidangan
Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu
PROSES PERKARA TINGKAT PERTAMA PERMOHONAN CERAI TALAK
PROSES PERKARA TINGKAT PERTAMA PERMOHONAN CERAI GUGAT
PROSES PERKARA TINGKAT PERTAMA PERMOHONAN/GUGATAN LAIN
Prosedur Pengajuan Perkara Banding
Prosedur Berperkara Pada Tingkat Kasasi
PROSES PERKARA TINGKAT PERTAMA PERMOHONAN/GUGATAN LAIN
Mediasi
E-Court
Survey Kepuasan Masyarakat
Peraturan Kebijakan
Peraturan Perundangan
UUD
Undang-Undang
PERPU
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
Keputusan Presiden
Instruksi Presiden
Peraturan dan Kebijakan
Peraturan MA-RI
Surat Edaran MA-RI
Kep. Ketua MA-RI
Maklumat
Per. Sekretaris MA
Kep. Sekretaris MA
S.E Sekretaris MA-RI
Kebijakan MA Lainnya
Naskah Peraturan MA-RI
Pertimbangan Atau Nasihat Hukum MA-RI
Rencana Strategis
Informasi dan Kebijakan yang disampaikan Pejabat Pengadilan
Kebijakan dan SK Pimpinan PTA Kupang
Yurisprudensi
Hukum Acara
Himpunan Putusan HUM
Layanan Informasi
Prosedur Memperoleh Informasi
Standar Pelayanan
Maklumat Pelayanan
Laporan Akses Informasi
Hak Pemohon Informasi
Biaya Memperoleh Informasi
Formulir Permohonan Informasi
Prosedur Keberatan atas Permintaan Informasi
Naskah Peraturan MA-RI
Pertimbangan Atau Nasihat Hukum MA-RI
Renstra
Informasi dan Kebijakan Pimpinan Pengadilan
Prosedur Perkara
POSBAKUM
PEDOMAN PENGELOLAAN KESEKRETARIATAN
PROSEDUR PENGEMBALIAN PRODUK PENGADILAN
TATA TERTIB DI PERSIDANGAN
PROSEDUR BERPERKARA TINGKAT BANDING
PERKARA PRODEO
Prosedur Pendaftaran Perkara Dengan Pembayaran Via Bank
Prosedur Mediasi Peradilan Agama
Prosedur Gugatan Sederhana
Pemohonan Peninjauan Kembali
Tahapan Proses Berperkara
Prosedur Memperoleh Informasi
Prosedur Beracara Tingkat banding
PROSEDUR DAN PROSES PROSES PENYELESAIAN PERKARA KASASI
PROSES PENYELESAIAN PERKARA KASASI
PROSEDUR DAN PROSES BERPERKARA TINGKAT PERTAMA
PROSEDURE PEMBAYARAN VIA BANK
HAK-HAK PIHAK BERPERKARA
Hak Pencari Keadilan
Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian
Hak-hak Masyarakat Pencari Keadilan dalam Mendapatkan informasi
Hak-Hak Mendapat Bantuan Hukum
Hak-Hak Pencari Keadilan
Hak-Hak Pokok dalam Proses Persidangan
Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu
PROSES PERKARA TINGKAT PERTAMA PERMOHONAN CERAI TALAK
PROSES PERKARA TINGKAT PERTAMA PERMOHONAN CERAI GUGAT
PROSES PERKARA TINGKAT PERTAMA PERMOHONAN/GUGATAN LAIN
Prosedur Pengajuan Perkara Banding
Prosedur Berperkara Pada Tingkat Kasasi
PROSES PERKARA TINGKAT PERTAMA PERMOHONAN/GUGATAN LAIN
Mediasi
E-Court
Survey Kepuasan Masyarakat
Indeks Persepsi Anti Korupsi
Kode Etik dan Pedoman Perilaku
Standar Pelayanan
Maklumat Pelayanan
Standar Operasional Prosedur
KEPANITERAAN
KESEKRETARIATAN
Peraturan Ekonomi Syariah
Organisasi Administrasi
Pedoman Organisasi & Administrasi
Standar Pelayanan
Maklumat Pelayanan
Agenda Kerja Pimpinan
Laporan Reformasi Birokrasi
Hasil Penelitian
Laporan Zona Integritas
AREA I Manajemen Perubahan
AREA II Penataan Tata Laksana
AREA III Penataan Sistem Manajemen SDM
AREA IV Penguatan Akuntabilitas
AREA V Penguatan Pengawasan
AREA VI Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Laporan Zona Integritas 2020
Akreditasi Penjaminan Mutu
AREA I Kepemimpinan
AREA II Customer Focus
AREA III Proses Manajemen
AREA IV Strategic Planning
AREA V Resources Manajemen
AREA VI Dokumen Sistem
AREA VII Performance Result
SIPP
SIPP MA
SIPP Banding
SIPP PA Kupang
SIPP PA Soe
SIPP PA Kefamenanu
SIPP PA Atambua
SIPP PA Kalabahi
SIPP PA Lewoleba
SIPP PA Larantuka
SIPP PA Maumere
SIPP PA Ende
SIPP PA Ruteng
SIPP PA Bajawa
SIPP PA Labuan Bajo
SIPP PA Waikabubak
SIPP PA Waingapu
PPID
Profil PPID
Tugas dan Fungsi PPID
Struktur Organisasi PPID
Visi dan Misi PPID
Maklumat Pelayanan Informasi Publik
Tata Cara Permohonan Informasi
Tata Cara Pengajuan Keberatan
Tata Cara Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa ke KIP
Peraturan KIP
Rancangan Keputusan mengenai KIP
Form Permohonan Informasi Publik
Form Pengajuan Keberatan
Daftar Informasi Publik
Daftar Register Permohonan
Informasi Yang Dikecualikan
SOP Layanan Informasi Publik
Forum PPID PTA Kupang
Media Sosial PPID
Laporan PPID ke KIP
JDIH
Kontak Kami
Selamat Datang Di Pengadilan Tinggi Agama Kupang | Terimakasih tidak memberikan tips atau imbalan hadiah berupa uang ataupun barang kepada kami | No. Telpon / Whatsapp Pengaduan dan Informasi +62812-3993-1859 |
Pedoman Organisasi dan Administrasi
PEDOMAN ORGANISASI DAN ADMINISTRASI
A.
PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI
Permenpan No. 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014
.
PP No-61-2010-KIP
PP No-61-2010-KIP-penjelasan
SK KMA No. 1-144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
SKM KMA No. 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
B.
PEDOMAN PENGELOLAAN PERSONIL PEGAWAI
ATURAN PERILAKU PEGAWAI MA
PERPRES_2008_19_TUNJANGAN KHUSUS KINERJA HAKIM DAN PNS DI MA DAN PERADILAN LAINNYA
PP 36 Tahun 2011
PP No. 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan dalam Pangkat PNS
PP No. 5 Tahun 1976 tentang Formasi PNS
PP No. 14 Tahun 1994 tentang Diklat Jabatan PNS
PP No. 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS
PP No. 24 Tahun 1976 tentang Cuti PNS
PP No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Displin PNS
PP No. 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP No. 16 Tahun 1994
PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS
SE_19_pb_2014
SK KMA No. 70 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus
SK KMA No. 71 Tahun 2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja
SK SEKMA No. 008-A Tahun 2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai MA-RI
SK SEKMA No. 35 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan KMA No. 71 Tahun 2008
UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
UU No. 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS
C.
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN
Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-08 Tahun 2009
Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-11 Tahun 2011
Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-11 Tahun 2012
Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-22 Tahun 2011 tentang Revisi DIPA
Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-33 Tahun 2008 tentang Pedoman Belanja
Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-66 Tahun 2005
Permenkeu No. 45 Tahun 2007 tentang Perjalanan Dinas
Permenkeu No. 49 Tahun 2011 tentang Tata Cara Revisi Anggaran 2011
Permenkeu No. 84 Tahun 2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012
Permenkeu No. 170 Tahun 2010 tentang Penyelesaian Tagihan
Permenkeu No. 170 Tahun 2010 tentang Penyelesaian Tagihan
Permenkeu No. 171 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi
Permenkeu No. 237 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permenkeu No. 228 Tahun 2010
PP No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara-Daerah
PP No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara-Daerah
SK KBUA MA-RI No. 001 Tahun 2012 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran
Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan No. SE-35 Tahun 2009 tentang PNBP
Surat Edaran Kemenkeu No. SE-5 Tahun 2012 tentang Penarikan Dana
Surat Edaran Kemenkeu No. SE-14 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pencairan Dana
D.
PEDOMAN LAINNYA
KMA-No.-80-Tahun-2006-TENTANG-PEDOMAN-PELAKSANAAN-PENGAWASAN-DI-LINGKUNGAN-LEMBAGA-PERADILAN
PP No. 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat MA
PP No. 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan MA
UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14 Tahun 1985
UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989
Berita Lainnya
PTA KUPANG LAKSANAKAN UPACARA DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI KESAKTIAN PANCASILA 1 OKTOBER 2024
1 Oktober 2024 dibaca : 90 kali
BIAYA PEROLEHAN INFORMASI
10 Januari 2024 dibaca : 25 kali
PEMBINAAN MENTAL DAN PEMBINAAN PIMPINAN SENIN PAGI UNTUK APARATUR PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG
9 September 2024 dibaca : 124 kali
DALAM RANGKA MENERAPKAN PRINSIP 5R (RINGKAS, RAPI, RESIK, RAWAT, RAJIN) PTA KUPANG LAKSANAKAN JUMAT BERSIH
6 September 2024 dibaca : 128 kali
KETUA PTA KUPANG HADIRI UNDANGAN RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
3 September 2024 dibaca : 139 kali
PEMBINAAN MENTAL SENIN PAGI UNTUK APARATUR PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG | SENIN, 2 SEPTEMBER 2024
3 September 2024 dibaca : 120 kali
KETUA PTA KUPANG HADIRI UNDANGAN RAPAT KOORDINASI DAERAH MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
28 Agustus 2024 dibaca : 143 kali
MEMPERINGATI HARI ULANG TAHUN REPUBLIK INDONESIA YANG KE-79 PTA KUPANG MENYELENGGARAKAN UPACARA BENDERA
19 Agustus 2024 dibaca : 233 kali
PTA KUPANG RAIH PENGHARGAAN DI BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN UNTUK PERIODE SEMESTER I 2024
14 Agustus 2024 dibaca : 204 kali
KETUA DAN PANITERA PTA KUPANG HADIRI SOSIALISASI DAN PENYELESAIAN PERKARA KASASI DAN PK DI MAHKAMAH AGUNG SECARA ELEKTRONIK WILAYAH BALI DAN KUPANG
8 Agustus 2024 dibaca : 113 kali
Bertanya ke petugas PTSP