WARNA-WARNI PENUTUPAN RAPAT KERJA DAERAH

gambar/123.jpg

21 Februari 2020

 

Kegiatan Rapat Kerja Daerah atau Rakerda Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama se Nusa Tenggara Timur akhirnya memasuki hari terakhir. Jum’at, 21 Februari 2020, agenda Rakerda dimulai dengan pembacaan serta penyampaian hasil sidang komisi  yang telah selesai dibahas yang menghasilkan beberapa rumusan baik di bidang teknis yustisial, bidang kepaniteraan dan bidang kesekretariatan  dan selanjutnya akan menjadi salah satu pedoman Pengadilan Agama di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya satu tahun kedepan.

                Setelah penyampaian hasil rumusan sidang komisi baik itu Komisi A, Komisi B dan Komisi C acara kemudian dilanjutkan dengan pengumuman Pengadilan Agama dengan kinerja terbaik  yang penilaiannya didasarkan pada kinerja bidang kepaniteraan dan kesekretariatan. Adapun Pengadilan Agama yang menduduki posisi pertama sampai dengan ketiga adalah Pengadilan Agama Soe, Pengadilan Agama Maumere dan Pengadilan Agama Waikabubak. Bagi Pengadilan Agama yang telah meraih penghargaan diharapkan agara dapat mmpertahankan dan lebih meningkatkan prestasinya. Sedangkan bagi Pengadilan Agama yang nilaianya masih rendah diharapkan agar terus berbenah agar pada triwulan I tahun 2020 dapat meraih hasil yang lebih baik.

                Setelah pengumuman satuan kerja dan penyerahan piagam penghargaan, acara kemudian dilanjutkan dengan penutupan Rapat Kerja Daerah. Dalam laporannya pada acara penutupan, Ketua Panitia Pelaksana, Dr. Hj. Hasnawaty Abdullah, S.H., M.H., menyampaikan agar semangat yag ditunjukkan selama Rakerda agar tetap ada karena kedepan akan membutuhkan energi juga pemikiran-pemikiran yang cemerlang untuk pembangunan ZI di satuan kerja masing-masng.

                Sedangkan Ketua Pengadilan Tinggi Agama dalam sambutannya sebelum menutup kegiatan rakerda secara resmi menyampaikan beberapa hal diantaranya pencanangan zona integritas saat ini dilakukan secara terbuka dn dipublikasikan secara luas tidak lain bertujuan agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mangawal, mengawasi dan berperan dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, aparatur peradilan hendaknya senantiasa bertindak secara jujur, profesional, tidak diskriminatif, mengedepankan kepentingan masyarakat serta berlaku adil dalam pelayanan terhadap masyarakat. Hal ini untuk dapat menumbuhkan serta meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan di Indonesia, khususnya peradilan agama.



Berita Terbaru Lainnya :