PROSES PERKARA TINGKAT PERTAMA PERMOHONAN/GUGATAN LAIN

A. LANGKAH-LANGKAH YANG HARUS DILAKUKAN PEMOHON/PENGGUGAT :

1. Mengajukan permohonan/gugatan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iyah (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg)
2. Permohonan/Gugatan tersebut diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iyah :
   1. Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat/Termohon; 
   2. Bila tempat kediaman tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon/Penggugat;
   3. Bila mengenai benda tetap, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iah yang daerah hukumnya meliputi tempat letak benda tersebut. Bila benda tetap tersebut terletak dalam wilayah beberapa pengadilan agama/mahkamah syar’iah, maka gugatan dapat diajukan kepada salah satu pengadilan agama/mahkamah syar’iah yang dipilih oleh Pemohon/Penggugat (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg).
   4. Bila Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iah yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 73 ayat (3) UU No.7 Tahun 1989).    
3. Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg. jo Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 R.Bg).
4. Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat atau kuasanya menghadiri sidang pemeriksaan berdasarkan panggilan pengadilan agama/mahkamah syar’iah (Pasal 121, 124, dan 125 HIR, 145 R.Bg).

              
B. PROSES PENYELESAIAN PERKARA :

1. Pemohon/Penggugat atau kuasanya mendaftarkan permohonan/gugatan ke pengadilan agama/mahkamah syar’iah.
2. Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dipanggil oleh pengadilan agama/mahkamah syar’iah untuk menghadiri persidangan.
3. Tahapan persidangan :
   1. Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak.
   2. Apabila tidak berhasil,maka hakim mewajibkan kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi (PERMA No. 2 Tahun 2003);
   3. Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian) Termohon/Tergugat dapat mengajukan gugatan rekonvensi (gugat balik) (Pasal 132 HIR, 158 R.Bg).
   4. Putusan/Penetepan pengadilan agama/mahkamah syar’iyah atas perkara permohonan/gugatan sebagai berikut :
      • Permohonan/Gugatan dikabulkan. Apabila Termohon/Tergugat tidak puas dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama/mahkamah syar’iah tersebut;
      • Permohonan/Gugatan ditolak. Pemohon/Penggugat dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama/mahkamah syar’iah tersebut;
      • Permohonan/Gugatan tidak diterima. Pemohon/Penggugat dapat mengajukan gugatan baru.
4. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, kedua belah pihak dapat meminta salinan putusan (Pasal 185 HIR,196 R.Bg). 
5. Apabila pihak yang kalah dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa, kemudian tidak mau menyerahkan secara suka rela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iah yang memutus perkara tersebut.